Fatwa Golput dan Paradok Demokrasi Indonesia

SUNGGUH menggelikan ketika sebuah hak harus digiring dan dikaburkan menjadi sebuah kewajiban untuk kepentingan politik penguasa. Inilah yang kini tengah terjadi dan tengah hangat-hangatnya diperbincangkan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia. Semua ini terjadi ketika muncul gagasan agar MUI membuat fatwa bahwa golput adalah haram hukumnya.

Benarkah langkah ini merupakan solusi terbaik untuk mendorong partisipasi publik diranah politik? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah sebuah kegelisahan sekaligus ketakutan elit politik yang sedang haus kekuasaan dan dimabuk kepayang oleh jabatan yang melihat semakin menguatnya gejala memilih untuk tidak memilih. Dalam hal ini tentunya golput yang dibangun atas kesadaran individu untuk tidak menggunakan haknya, bukan golput yang terjadi karena alasan administratif, misalnya tidak terdaptar dalam daftar pemilih.

Apabila di telahah lebih jauh lagi, fenomena golput di Indonesia memiliki kecendrungan dibangun atas kesadaran memilih untuk tidak memilih. Kesadaran tersebut muncul karena sebagaian orang menganggap tidak ada artinya harus memilih pemimpin yang ujung-ujungnya mengingkari janji, korupsi, main judi, atau main perempuan sebagaimana yang selama ini banyak dipertontonkan dari senayan. Sangatlah wajar apabila rakyat jadi apatis. Inilah yang mereka bisa lakukan. Menghukum partai yang selama ini hanya berjualan janji saja tanpa bukti.

Partai harus tahu diri
Partai sebagai mesin politik seharusnya tahu diri dan introspeksi. Jangan lantas karena kurang dukungan kemudian “memaksa” rakyat untuk memilih. Bahkan yang lebih lucu lagi ada sebagaian partai yang membuat fatwa sendiri bahwa masyarakat golongan tertentu dilarang untuk memilih partai baru. Di manakah letak kebebasan itu? Apakah ini cermin demokrasi yang selama ini didengung-dengungkan? Padahal yang seharusnya dikedepankan adalah membangun kesadran para elit politik bahwa sebenarnya rakyat sudah muak dengan tingkah laku mereka. Cobalah mulai sekarang pola pendekatan pada masyarakat bukan lagi dengan iming-iming janji setinggi langit namun miskin realisasi. Kader partai harusnya bekerja. Banyak hal yang secara sederhana bisa dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang rakyat saksikan sekarang ini justru iklan-iklan politik yang begitu memanjakan asa, serta perang sepanduk yang merusak tata kota. Sementara di sisi lain masyarakat harus bergelut dengan banjir, gas elpiji yang sulit didapat, harga sembako yang mencekik, PHK yang terus menghantui mereka.

Apa yang bisa partai lakukan untuk mereka? Saya sendiri merasakan betapa minimnya kerja nyata yang dilakukan partai atau kader-kader partai untuk menarik dukungan. Padahal banyak yang bisa dikerjakan, misalnya adakah kader partai yang berani membersihkan saluran-saluran air yang sering memicu terjadinya banjir. Atau mereka menggalang dana untuk membangun MCK umum bagi masyarakat yang kesulitan air bersih. Selain itu, partai juga harus mengedepankan kader-kader pilihan yang memiliki ahlak yang baik, jujur, amanah, mau bekerja. Bukan kader-kader instan yang dipilih karena mereka sudah poluler, banyak sumbangannya ke partai. Partai juga harus mengakomodasi harapan rakyat seperti menampilkan calon-calon yang masih muda. Dengan cara inilah maka akan muncul partisipasi rakyat unutuk memilih.

Demokrasi sejatinya dibangun atas dasar kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, bukan demokrasi yang dibangun dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa. Jangan paksa rakyat untuk memilih, dengarkanlah apa keluh kesah mereka dan bantulah. Bekerjalah bukan berjanji, gunakanlah dana-dana kampenye untuk memperbaiki jalan yang rusak, menolong mereka yang kena gusur, memberi modal usaha mereka yang kena PHK. Bukan malah dihambur-hamburkan untuk iklan politik sehingga dirinya menjadi terkenal seperti artis. Ingat saat ini rakyat sudah cerdas, tidak bisa seenak hati dapat digombali dan dipermainkan. Mereka yang bekerja untuk rakyat merekalah yang akan dipilih. Bukan mereka yang umbar janji tapi miskin realisasi, main judi, korupsi, atau main perempuan. ***