mukAGeni

SUNGGUH menggelikan ketika sebuah hak harus digiring dan dikaburkan menjadi sebuah kewajiban untuk kepentingan politik penguasa. Inilah yang kini tengah terjadi dan tengah hangat-hangatnya diperbincangkan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia. Semua ini terjadi ketika muncul gagasan agar MUI membuat fatwa bahwa golput adalah haram hukumnya. Benarkah langkah ini merupakan solusi terbaik untuk mendorong partisipasi publik diranah politik? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah sebuah kegelisahan sekaligus ketakutan elit politik yang sedang haus kekuasaan dan dimabuk kepayang oleh jabatan yang melihat semakin menguatnya gejala memilih untuk tidak memilih. Dalam hal ini tentunya golput yang dibangun atas kesadaran individu untuk tidak menggunakan haknya, bukan golput yang terjadi karena alasan administratif, misalnya tidak terdaptar dalam daftar pemilih. Apabila di telahah lebih jauh lagi, fenomena golput di Indonesia memiliki kecendrungan dibangun atas kesadaran memilih untuk tidak memilih.

“Di mana bumi dipijak, di situ sampah diinjak.” Inilah sebuah ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi kota Bandung saat ini. Bandung berubah menjadi lautan sampah, di setiap sudut jalan sampah berkeliaran dengan baunya yang menyergap. Bandung berubah menjadi kota yang layu, Parijs van Java pun kehilangan pesonanya. Kota Bandung yang katanya heurin ku tangtung, padat penduduk, telah berubah menjadi heurin kusampah. Selain itu, Bandung menjadi pusat migrasi penduduk secara besar-besaran, karena di sinilah pusat segala kegiatan. Pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian. Maka berbagai persoalan datang bermunculan, kota pun menjadi semrawut. Kemacetan terjadi hampir di setiap sudut kota. Bandung tak ubahnya sebuah balon yang ditiup melewati batas toleransinya, sehingga tak heran kalau ada yang khawatir, kota ini sewaktu-waktu bakal meledak. Perumpamaan inilah yang banyak diungkapkan warga masyarakat, termasuk oleh para jurnalis yang sering meliput kondisi

Luyu semu hade laku, someah hade kasemah, binangkit mupusti nagari. Jawa Barat mapag zaman, tandang ngolah kamajuan. Jadi mitra ibu kota, winangun nagari RI. APA yang ada di benak anda, ketika anda mendengar kata “urang Sunda”? Apakah tergambar sebuah sosok manusia yang apabila bicara dan bersikap, serta gerak-gerik tubuhnya (bahasa tubuh) menyiratkan kehangatan dan rasa hormat. Ataukah citraan yang ada di benak anda justru sebaliknya, yang tergambar adalah sosok manusia yang berperangai kasar, kecut, bengis, mudah tersinggung, dan menutup diri. Citra diri yang melekat pada masyarakat Sunda adalah sosok orang-orang Sunda yang ramah, rengkuh, mudah menerima kehadiran orang lain. Inilah gambaran dari sebuah masyarakat yang memiliki konsep budaya “someah hade ka semah”, ramah dan manis budi atau sifat akomodatif, apresiatif, dan toleran. Konsep “someah hade kasemah” seperti di kemukakan oleh H R. Hidayat Surya Laga dalam sebuah makalahnya, mengandung beberapa gamb

Di suatu pagi yang ranum, dalam riuh yang menggelisahkan. Seorang perempuan paruh baya terisak-isak di antara ratusan orang tua siswa. Ia menangis bukan karena cengeng, tapi apalah daya ketika ia harus dihadapkan pada kenyataan pahit. Anaknya baru lulus masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) ternyata tetap saja tidak bisa melanjutkan sekolah karena persoalan biaya yang datang membelit mereka. Berharap biaya pendidikan gratis sama halnya seperti pungguk merindukan bulan. Jauh panggang dari pada api. Ngajul bentang ku asiwung, kahayang ngan saukur satapak soang. Sekolah sebagai ajang bisnis Gambaran itulah yang kini tengah menghantui para orang tua siswa memasuki tahun ajaran baru. Harapan masyarakat untuk menikmati pendidikan secara merata ternyata hanya sebatas angan-angan. Di sekolah-sekolah, dinas-dinas pendidikan, disadari atau tidak. Sekarang ini tengah terjadi tren bergesernya fungsi sekolah dari tempat mencetak manusia-manusia bermoral, handal, dan memiliki intelektual yang tinggi